Perppu Ormas:Tahapan pemberian saksi kini lebih singkat

2019
05/21
04:01

永利皇宫游戏网站/ 国际/ Perppu Ormas:Tahapan pemberian saksi kini lebih singkat

2017年7月12日下午3点24分发布
2017年7月12日下午3:47更新

Menko Polhukam Wiranto saat memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam,Jakarta,Rabu(12/7)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

Menko Polhukam Wiranto saat memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam,Jakarta,Rabu(12/7)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perppu)No 2 Tahun 2017 tentang organisasi massa(Ormas)。

Perppu yang baru diteken Presiden Joko“Jokowi”Widodo pada Senin 10 Juli 2017 ini dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat。

Undang-undang ormas dinilai tidak lagi memadai untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945. Padahal jumlah ormas di Indonesia mencapai ratusan ribu。

Dengan adanya Perppu ini,lembaga yang memberikan izin terhadap ormas kini memiliki kewenangan untuk mencabut dan membatalkan izin ormas yang dianggap melanggar undang-undang。

“Lembaga yang memberi izin ormas harusnya yang punya wewenang mencabut dan membatalkan izin itu,dan hal ini yang tidak masuk dalam Undang-Undang 17 itu,”kata Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya,Rabu 12 Juli 2017。

Baca:

Lalu bagaimana mekanisme atau tahapan pencabutan izin atau pembubaran ormas dalam Perppu anyar ini?

Sanksi untuk ormas terdapat dalam Pasal 60. Dalam pasal ini,disebutkan dua jenis sanksi,yakni sanksi administratif dan sanksi pidana。 Sanksi pencabutan izin ormas masuk dalam kategori sanksi administratif。

Ormas bisa dikenai sanksi administratif jika melanggar Pasal 21,51,dan 59 ayat(1)dan(2)。 Pasal 21 mengatur ormas untuk menjaga NKRI,memelihara nilai agama,budaya,dan menjaga ketertiban umum。

Sementara Pasal 51 mengatur ormas yang didirikan oleh warga negara asing。 Ormas ini harus tunduk pada kedaulatan NKRI dan patuh pada perundangan serta menghormati nilai-nilai agama di Indonesia。

Adapun pasal 59 ayat(1)dan(2)melarang ormas menggunakan nama,lambang,bendera atau atribut yang sama dengan yang digunakan lembaga pemerintahan,lembaga internasional,ataupun partai politik。

Jika ada ormas yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut,maka ormas tersebut bisa dikenai sanksi administratif。 Jenis sanksi ini diatur dalam Pasal 61。

Menurut pasal tersebut,pemberian sanksi dibagi dalam tiga tahap,yakni peringatan tertulis,penghentian kegiatan,dan terakhir pencabutan status badan hukum atau pembubaran。

Peringatan tertulis,merujuk Pasal 62,diberikan hanya satu kali dalam waktu 7 hari kerja。 Jika ormas yang disanksi tak mematuhi,maka ormas tersebut bisa dikenai sanksi penghentian kegiatan。

Jika sanksi penghentian kegiatan juga tidak diindahkan,maka status badan hukum ormas yang bersangkutan bisa langsung dicabut。

Tahapan pemberian sanksi yang diatur dalam Perppu ini lebih singkat dari tahapan sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas。

Sebab,dalam UU Nomor 17 2013,peringatan untuk ormas yang melanggar aturan diberikan hingga tiga kali,sementara dalam Perppu yang baru ini,peringatan hanya sekali dilakukan。

Tak perlu lewat jalur pengadilan

Perppu baru ini juga mengatur jika pencabutan badan hukum terhadap ormas yang melanggar undang-undang tak perlu lagi dilakukan melalui jalur pengadilan sebagaimana diatur pada UU Nomor 17 tahun 2013。

Sebab Perppu yang baru dirilis ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum ormas yang melanggar ketentuan。 Pencabutan状态badan hukum dilakukan setelah didahului peringatan tertulis satu kali dan penghentian kegiatan ormas。 -dengan laporan Ursula Florene / Rappler.com

免责声明:本文来自永利皇宫游戏网站新闻客户端自媒体,不代表永利皇宫游戏网站的观点和立场。