KontraS desak Presiden Jokowi batalkan Perppu Ormas

2019
05/21
02:01

永利皇宫游戏网站/ 国际/ KontraS desak Presiden Jokowi batalkan Perppu Ormas

2017年7月13日下午12:12发布
2017年7月13日下午12:12更新

Menko Polhukam Wiranto saat memberi keterangan pers tentang Perppu Ormas di Kementerian Koordinator Polhukam,Jakarta,Rabu(12/7)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

Menko Polhukam Wiranto saat memberi keterangan pers tentang Perppu Ormas di Kementerian Koordinator Polhukam,Jakarta,Rabu(12/7)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(KontraS)meminta Presiden Joko“Jokowi”Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan(ormas)。

“Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan Perppu Pembubaran Ormas dan melakukan kajian hukum seksama,”demikian pernyataan tertulis KontraS,Kamis 13 Juli 2017。

KontaS menilai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas yang diteken Presiden Jokowi pada Senin,10 Juli 2017,menunjukkan kegagapan pemerintah menghadapi kebebasan berserikat dan berkumpul。

“Keluarnya Perppu ini adalah indikasi buruk atas semangat perlindungan kebebasan-kebebasan basic yang sebenarnya dapat dikelola secara dinamis menggunakan alat uji dan fungsi penegakan hukum。”tulis KontraS。

KontraS juga menilai tidak ada situasi yang mendesak yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan Perppu tentang ormas,sebab pengaturan tentang ormas sudah ada dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan。

“Apakah pengelola negara telah mendeklarasikan bahwa situasi negara masuk pada ukuran darurat dan genting yang memaksa?”tulis KontraS lagi。

Selain itu KontraS juga menyoroti tidak adanya mekanisme peradilan yang disediakan kepada ormas yang dibubarkan oleh negara。

Hal senada disampaikan Ketua SETARA Institute Hendardi。 Pembubaran Ormas,menurut Hendardi,“Semestinya tetap dil​​akukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan。”

Hendardi mengatakan pembatasan atau pembubaran ormas dimungkinkan dalam hak asasi manusia,meski dengan syarat-syarat yang ketat dan harus dilakukan berdasarkan UU。 “Apalagi organisasi semacam HTI yang selama ini dianggap mengusik kohesi sosial umat dan mengancam sendi-sendi bernegara,”katanya。 -Rappler.com

免责声明:本文来自永利皇宫游戏网站新闻客户端自媒体,不代表永利皇宫游戏网站的观点和立场。