永利皇宫游戏网站:Mahfud MD kritik pansus KPK salah sasaran

2019
05/21
06:01

永利皇宫游戏网站/ 国际/ 永利皇宫游戏网站:Mahfud MD kritik pansus KPK salah sasaran

永利皇宫游戏网站7月18日晚8点34分发布
更新时间:永利皇宫游戏网站7月19日上午8:13

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat umum(RDPU)dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Selasa(18/7)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat umum(RDPU)dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Selasa(18/7)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD memenuhi undangan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi(Pansus KPK)pada Selasa,18 Juli 2017.Ia menyampaikan pandangannya terkait pengawasan komisi antirasuah tersebut。

Kepada para anggota dewan yang tergabung dalam pansus,ia mengatakan kalau hak angket sebenarnya tidak tepat digunakan untuk pengawasan KPK karena bukan merupakan lembaga eksekutif。 “Kalau mau diquasikan,KPK quasi yudisial,”kata dia di Kompleks Parlemen,雅加达。

Ia menjelaskan kalau berdasarkan konstitusi dan tata hukum Indonesia,aparat pemerintahan yang bisa dipindah-pindahkan termasuk lembaga eksekutif。 Namun,Komisioner KPK tak diangkat oleh presiden,melainkan hanya diresmikan lewat Keputusan Presiden(Keppres)。

Mahfud menyamakan kedudukan komisioner KPK dengan anggota dewan,majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung。 “Itu bukan bawahan主持,tugas KPK berkaitan dengan lembaga yudikatif,”kata dia。

Mahfud juga menjabarkan dasar hukum yang menyatakan kalau KPK memang melaksanakan fungsi terkait kehakiman。 Pertama,adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2011 yang diperjelas lewat Pasal 38 ayat 2 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Singkatnya,mantan ketua MK ini menegaskan kalau KPK bukanlah obyek dari hak angket。 Posisi lembaga ini yang berada di luar ranah eksekutif menjadi alasan terkuat。 Sebelumnya,saat pansus KPK pertama terbentuk,sejumlah pakar hukum juga sudah mempermasalahkan landasan hukum yang tak sesuai ini,namun tanpa dampak apapun。

Pengawasan lewat cara lain

Meski mengkritik,Mahfud mengakui kalau memang perlu ada pengawasan terhadap kinerja KPK untuk memastikan pemberantasan korupsi terus berjalan。 Caranya beragam,tanpa perlu menggunakan hak angket。

Ia mencontohkan kalau memang ada temuan pada pengelolaan keuangan,DPR dapat melaporkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)。 Sementara kalau pelanggaran pidana,bisa disengketakan di pengadilan。

“Kalau panitia angket menemukan(masalah),lalu mau diapakan? Tanpa angket pun bisa,“kata dia menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Pansus Hak Angket Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)yang baru ditunjuk hari ini。

Dalam kesempatan yang sama,ia sekaligus mengkritik pembentukan pansus yang dilangsungkan saat KPK mengusut megakorupsi KTP-elektronik。 Korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini menyeret sejumlah anggota dewan,dengan Ketua DPR Setya Novanto yang baru saja ditetapkan tersangka pada Senin lalu。

Tidak ada yang menanggapi krikan tersebut,karena rapat dengar pendapat hari ini memang bertujuan mencari masukan aspek kedudukan dan kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945. -Rappler.com

免责声明:本文来自永利皇宫游戏网站新闻客户端自媒体,不代表永利皇宫游戏网站的观点和立场。